Jokowi kembali naikan harga bbm
Selama du periode menjabat sebagai presiden, SBY menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 4 sampai 5 kali ketika berpasangan bersama Jk (2004-2009) dan s1 kali bersama Boedione di periode keduanya 2009-2014. setelah menaikan harga bbm cenderung popularitas sby pun menurun
Tahun 2013, ketika bbm dinaikan untuk yang ketiga x nya , LSI menyebut 44,52% responden menyalahkan presiden sby, meski kala itu sby ga begitu berperan dalam hal itu
Lembaga Survei Indonesia memaparkan ketika SBY menaikkan BBM pada 1 Maret 2005, popularitasnya turun jadi 65 persen, padahal angkanya masih 69 persen pada Desember 2004. Pada kenaikan harga bensin yang kedua, 24 Mei 2008, tingkat popularitas SBY kian turun jadi 45 persen pada Juni 2008, padahal tiga bulan sebelumnya masih terjaga di angka 53 persen. Tingkat popularitas tersebut jadi yang terendah selama SBY menjabat presiden pada periode pertama.
Akan tetapi, hanya berselang beberapa jam, Kementerian BUMN memastikan harga premium batal naik. Pembatalan itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. Ia mengaku diminta menyampaikan itu oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
Peneliti politik dari The Political Literacy Adi Prayitno mengatakan Jokowi mengambil langkah yang tepat dengan menunda kenaikan harga jual premium, meski akhirnya dikritik karena dianggap tidak tegas dan tak mampu mengkoordinasi bawahannya.
"Tidak apa-apa dikritik mis-koordinasi, dikritik tidak sejalan dengan menterinya. Itu jauh lebih sedikit mudaratnya daripada berdiam diri. Kalau dinaikkan repot," kata Adi kepada Tirto, Kamis (11/10/2018).
Adi menilai Jokowi khawatir menaikkan premium karena beberapa hal, terutama jika itu jadi "peluru" bagi oposisi.
Saat ini sudah terdapat sejumlah isu yang dipakai oposisi untuk menyerang Jokowi: pertemuan tahunan IMF-World Bank yang dianggap memboroskan anggaran negara dan melemahnya rupiah hingga di angka lebih dari Rp15 ribu per dolar AS.
"Ini akan menjadi 'gorengan' yang maknyus dan mengandung banyak kolesterol," ucap Adi. "Memang tidak bisa dipungkiri ini ada alasan politis juga."
"Ini bisa menjadi kebijakan yang tidak populis," tegas Adi lagi.
Mengorbankan Pertamina Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bensin saat dolar AS terus menguat dan minyak dunia menunjukkan tren naik sebetulnya cukup berisiko. Ini mengingat kebutuhan konsumsi bensin dalam negeri lebih dari separuhnya dipenuhi dari impor yang berpengaruh pada defisit neraca perdagangan migas.
Saat rupiah terdepresiasi (melemah) di tengah harga minyak mentah dunia yang tinggi, maka keuangan Pertamina akan terbebani. Dugaan ini mendekati kenyataan, lantaran faktanya capaian laba bersih PT Pertamina (Persero) pada Semester I tahun ini juga masih jauh dari target.
Laba bersih Pertamina pada semester I/2018 tidak sampai Rp5 triliun, padahal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 menargetkan laba bersih sebesar Rp32 triliun pada tahun ini. Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah ESDM Ramson Siagian mengatakan Jokowi tahu soal ini. Namun lagi-lagi, masalahnya adalah citra dan lebih memilih mengorbankan Pertamina.
"Presiden Jokowi ragu-ragu. Dia mestinya mau menaikkan harga premium, tapi mungkin khawatir terganggu pencitraannya, akhirnya dalam waktu dua jam dibatalkan kenaikannya," kata Ramson kepada Tirto.
Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan keputusan Jokowi sudah tepat. Baginya, Jokowi lebih mengutamakan rakyat kecil dalam membuat keputusan tersebut.
"Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh [pengguna] mobil-mobil mewah," tulis Hasto melalui keterangan tertulisnya.
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
Tahun 2013, ketika bbm dinaikan untuk yang ketiga x nya , LSI menyebut 44,52% responden menyalahkan presiden sby, meski kala itu sby ga begitu berperan dalam hal itu
Lembaga Survei Indonesia memaparkan ketika SBY menaikkan BBM pada 1 Maret 2005, popularitasnya turun jadi 65 persen, padahal angkanya masih 69 persen pada Desember 2004. Pada kenaikan harga bensin yang kedua, 24 Mei 2008, tingkat popularitas SBY kian turun jadi 45 persen pada Juni 2008, padahal tiga bulan sebelumnya masih terjaga di angka 53 persen. Tingkat popularitas tersebut jadi yang terendah selama SBY menjabat presiden pada periode pertama.
Akan tetapi, hanya berselang beberapa jam, Kementerian BUMN memastikan harga premium batal naik. Pembatalan itu disampaikan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno. Ia mengaku diminta menyampaikan itu oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.
Peneliti politik dari The Political Literacy Adi Prayitno mengatakan Jokowi mengambil langkah yang tepat dengan menunda kenaikan harga jual premium, meski akhirnya dikritik karena dianggap tidak tegas dan tak mampu mengkoordinasi bawahannya.
"Tidak apa-apa dikritik mis-koordinasi, dikritik tidak sejalan dengan menterinya. Itu jauh lebih sedikit mudaratnya daripada berdiam diri. Kalau dinaikkan repot," kata Adi kepada Tirto, Kamis (11/10/2018).
Adi menilai Jokowi khawatir menaikkan premium karena beberapa hal, terutama jika itu jadi "peluru" bagi oposisi.
Saat ini sudah terdapat sejumlah isu yang dipakai oposisi untuk menyerang Jokowi: pertemuan tahunan IMF-World Bank yang dianggap memboroskan anggaran negara dan melemahnya rupiah hingga di angka lebih dari Rp15 ribu per dolar AS.
"Ini akan menjadi 'gorengan' yang maknyus dan mengandung banyak kolesterol," ucap Adi. "Memang tidak bisa dipungkiri ini ada alasan politis juga."
"Ini bisa menjadi kebijakan yang tidak populis," tegas Adi lagi.
Mengorbankan Pertamina Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bensin saat dolar AS terus menguat dan minyak dunia menunjukkan tren naik sebetulnya cukup berisiko. Ini mengingat kebutuhan konsumsi bensin dalam negeri lebih dari separuhnya dipenuhi dari impor yang berpengaruh pada defisit neraca perdagangan migas.
Saat rupiah terdepresiasi (melemah) di tengah harga minyak mentah dunia yang tinggi, maka keuangan Pertamina akan terbebani. Dugaan ini mendekati kenyataan, lantaran faktanya capaian laba bersih PT Pertamina (Persero) pada Semester I tahun ini juga masih jauh dari target.
Laba bersih Pertamina pada semester I/2018 tidak sampai Rp5 triliun, padahal Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 menargetkan laba bersih sebesar Rp32 triliun pada tahun ini. Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi masalah ESDM Ramson Siagian mengatakan Jokowi tahu soal ini. Namun lagi-lagi, masalahnya adalah citra dan lebih memilih mengorbankan Pertamina.
"Presiden Jokowi ragu-ragu. Dia mestinya mau menaikkan harga premium, tapi mungkin khawatir terganggu pencitraannya, akhirnya dalam waktu dua jam dibatalkan kenaikannya," kata Ramson kepada Tirto.
Pendapat berbeda disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Hasto Kristiyanto. Ia mengatakan keputusan Jokowi sudah tepat. Baginya, Jokowi lebih mengutamakan rakyat kecil dalam membuat keputusan tersebut.
"Premium bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Berbeda dengan pertamax yang lebih dikonsumsi oleh [pengguna] mobil-mobil mewah," tulis Hasto melalui keterangan tertulisnya.
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
Komentar
Posting Komentar